Tokoh Islah Tolak Pengaruh Politik Yang Menghasut Tak Baik

Aparat gabungan Polisi dan Satpol PP menggunakan tongkat menghalau pengunjuk rasa saat terjadi kerusuhan dalam aksi menolak perusahaan tambang PT Emas Mineral Murni (PT EMM) di kantor gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (9/4/2019). Aksi bentrok aparat keamanan dengan mahasiswa itu mengakibatkan sejumlah pot bunga rusak, kaca kantor gubernur pecah dan beberapa orang mahasiswa mengalami luka dan terkena gas air mata. ANTARA FOTO/Ampelsa/pd.

Tokoh Islah Tolak Pengaruh Politik Yang Menghasut Tak Baik – Beberapa tokoh Islam di Kalimantan Selatan (Kalsel) menampik semua ajakan people power buat penggulingan pemerintahan yang resmi. Seperti yang dikatakan tokoh agama Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) , Kalsel KH Asmuni atau yang biasa diketahui dengan panggilan Guru Danau.

” Kita warga di sini benar-benar sangatlah menampik beragam politik buat menjatuhkan pemerintah. Jadi kita tolak mentah-mentah saja, ” kata Guru Danau seperti diambil dari Di antara, Senin (13/5/2019) .

Menurut ulama kharismatik ini, pemerintahan yang resmi tdk dapat digoyang karena hanya pihak yang gak searah kalah dalam pemilu.

” Kalaupun menggoyang bermakna melanggar hukum. Kalaupun udah demikian, ada ketentuan mainnya. Jadi warga jangan sampai ringan terhasut oleh kebutuhan politik semata, ” katanya sewaktu dijumpai di rumah tinggalnya di Desa Danau Panggang, RT 01 Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten HSU.

Guru Danau diketahui dalam tiap-tiap dakwahnya demikian menyejukkan hati jamaah yang ikuti pengajian sang guru. Sebab itu, ia gak mau bangsa ini terpecah potong karena kebutuhan politik yang cuma masalah duniawi.

Di samping berdakwah, Guru Danau mengatur beberapa ponpes. Salah satunya Pondok Pesantren Darul Aman di Pajukungan, Babirik, Amuntai. Lalu Pondok Pesantren Hidayatus Shibyan di Danau Panggang dan Pondok Pesantren Raudhah di Jaro, Kabupaten Tabalong.

Seruan sama dikatakan KH Abdul Bari. Pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi’iyah Sungai Pandan, Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menampik keras ” people power ” sebab berseberangan dengan demokrasi di negara Indonesia.

” Kami mau wilayah aman serta sehat, sampai terima hasil ketentuan KPU kelak, ” tegas ulama yang anggota Dewan Pertimbangan serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten HSU itu.

Sesaat Ketua Komunitas Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel Dr H Mirhan menghimbau warga tdk dipengaruhi oleh ajakan yang berseberangan dengan hukum.

” Perbuatan seperti ‘people power’ berkat tdk senang dengan hasil pemilu, tidak cocok Undang-Undang. Mari kita sabar dahulu menanti, terkecuali kelak semisalnya beda apa yang dikatakan KPU dengan data intern yang digenggam salah satunya team karena itu dapat dipermasalahkan lewat arah konstitusi, ” katanya.

Mirhan lantas mengharap semua dapat bersabar menanti hasil hitungan manual oleh KPU. Dimana proses di KPU yang bertahap dapat dikawal bersama-sama.

” Silahkan kita rawat keamanan, kedamaian serta ketentraman bangsa yang udah demokratis ini, ” jelas tokoh agama yang juga dikenal jadi dosen Sosiologi Agama di Kampus Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin itu.

Menurut pengamat politik dari Fakultas Pengetahuan Sosial serta Pengetahuan Politik (FISIP) Kampus Lambung Mangkurat (ULM) Dr Budi Suryadi, kurang percaya yang tumbuh pada kelembagaan negara serta mau menyebabkan kerusakan susunan politik kelembagaan negara sangatlah menyebabkan kerusakan tatanan demokrasi.

” Baru kesempatan ini ada people power sebab masalah hasil pemilu. Jadi sangatlah tdk menawan serta termasuk kelompok bukan people power tapi bentuk lain anarkhisme. Dimana fatsoen politik yang udah disetujui serta prosedural dilewatkan serta dilecehkan, ” bebernya.

Dosen berprestasi di ULM ini lantas sayangkan kalau pembuktian pelanggaran pemilu lewat instansi yang kapabel dilewatkan serta tdk dirasa betul-betul.

” Lalu apa yang pengin jadi asa politik, kecuali impian lakukan anarkhisme, ” pungkasnya.