Robertus Robet Diamankan Di Kediamannya

Robertus Robet Diamankan Di Kediamannya – Kamis, 7 Maret 2019, Robertus Robet diamankan di kediamannya. Itu dikerjakan polisi sesudah dia berorasi di acara Tindakan Kamisan di Monas, Jakarta Pusat pada 28 Februari.

Dalam Tindakan Kamisan itu, Robet sudah sempat menyanyikan penggalan lagu Mars ABRI yang dipelesetkan, yang popular saat aksi-aksi demonstrasi mendekati jatuhnya Soeharto.

Lagu itu dia nyanyikan menjadi pengingat akan bahaya militer yang ada dalam kehidupan sosial-politik, yaitu menggenggam jabatan-jabatan sipil. Konteksnya ialah wawasan kembalinya beberapa militer aktif menempati jabatan-jabatan sipil bersamaan sangat banyak perwira tinggi yang “menganggur”.

“Lagu ini jangan-jangan harus kita ingatlah kembali. Mengapa? Sebab ada intimidasi yang muncul di muka kita. Generasi-generasi baru yang muncul harus mulai mencipta lagu-lagu seperti ini untuk melawan tantangan-tantangan zamannya,” tutur Robet.

Dia memberikan, penolakan itu bukan sebab tidak suka pada tentara, tetapi menjadi bentuk cinta pada tentara yang profesional, yang konsentrasi pada pekerjaan pertahanan negara. Apakah yang dia tolak ialah kedatangan tentara dalam kehidupan sipil, yaitu kehidupan politik serta kehidupan demokrasi.

Menurut dia, tentara ialah orang yang menggenggam senjata. Serta orang yang menggenggam senjata, mengatur, dan menguasai alat-alat kekerasan negara tidak dapat dibawa berbicara serta berdebat. Sesaat demokrasi, kehidupan ketatanegaraan, mesti berbasiskan pada dialog yang logis. Oleh karenanya, tentara tidak bisa menggenggam jabatan-jabatan sipil.

“Ini bukan masalah personal. Ini bukan masalah kita membenci satu group, atau menampik satu group. Yang ingin kita kokohkan ialah apakah yang dimaksud dengan supremasi sipil,” tambah alumnus Jurusan Sosiologi Kampus Indonesia itu.

Selintas Riwayat Dwifungsi TNI
Sesudah penyerahan kedaulatan pada 1949, tentara kembali mendapatkan “sambutan” jaman bersamaan gencarnya tindakan separatisme di beberapa daerah dalam umur Republik yang masih tetap muda. Militer kembali pada medan pertandingan.

Pada beberapa tahun penuh pergolakan itu, keluar Undang-undang Nomer 74 tahun 1957 mengenai Pencabutan Regeling op de Staat van Oorlog en Beleg (undang-undang kondisi bahaya dari jaman kolonial) serta Penentuan Kondisi Bahaya.

Undang-undang yang mengendalikan kuasa militer dalam kondisi bahaya atau keadaan darurat perang ini buka kesempatan buat tentara untuk keluarkan perintah atau ketentuan yang tersangkut ketertiban dan keamanan umum.

“Militer di Indonesia mulai mempunyai peranan berarti dalam perpolitikan saat dikeluarkannya Undang-undang Kondisi Darurat Perang (Martial Law) atau diketahui dengan panggilan SOB (staat van oorlog en beleg) pada tahun 1957,” catat Connie Rahakundini Bakrie dalam Pertahanan Negara serta Postur TNI Baik (2007), yang dia kutip dari Jusuf Wanandi.

Sesudah keadaan darurat perang dicabut, Nasution mengenalkan ide “jalan tengah” yang buka jalan buat militer—meski perang sudah berakhir—untuk masih “hadir” dalam kehidupan sipil atas nama kestabilan nasional.

Ide ini lalu dimatangkan pada jaman Orde Baru oleh Soeharto dengan nama Dwifungsi ABRI. Saat beberapa puluh tahun bos Orde Baru ini membuat posisi militer demikian kuat. Tentara dikasihkan peluang yang sangat luas untuk menempati beberapa jabatan sipil di pemerintahan.

Mereka yang bisa dengan gampang menyandang senjata itu ada dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, serta bidang yang lain. Pada saat itu jabatan-jabatan seperti menteri, gubernur, serta bupati/walikota, banyak di isi anggota militer aktif.

Apakah yang diutarakan Robertus Robet dalam Tindakan Kamisan pada 28 Februari 2019 ialah masalah dwifungsi ini. Robet mengutamakan utamanya supremasi sipil dalam kehidupan demokrasi kiwari. Tentara, seperti harusnya, mesti masih di barak, konsentrasi serta setia pada pekerjaan intinya.