Pemerintahan PM Morrison Tidak Kembali Menggenggam Sebagian Besar Di Parlemen

Pemerintahan PM Morrison Tidak Kembali Menggenggam Sebagian Besar Di Parlemen – Buat sekali-kalinya Pemerintah Australia alami kekalahan dalam voting atas UU mereka sendiri berkenaan perlakuan banyak pencari suaka yg ada di detensi imigrasi di luar negeri.

Kekalahan Pemerintahan PM Scott Morrison ini berlangsung hari Selasa (13/2/2019) disaat oposisi Partai Buruh serta anggota DPR lintas fraksi masuk serta jadi pemenang voting 75 menantang 74 nada.

Kekalahan pemerintah di DPR begini baru berlangsung kembali sehabis hampir 80 tahun dalam histori politik Australia.

Hasil itu mendeskripsikan kalau Pemerintahan PM Morrison gak kembali menggenggam sebagian besar di parlemen, hingga mengakibatkan spekulasi pemilu.

Tetapi PM Morrison sampai kini menampik digelarnya pemilu lebih awal dari yg diagendakan pada Mei lain kesempatan.

Ia berkilah, Penggabungan Partai Liberal serta Nasional yg dipimpinnya tetap punyai kapabilitas buat menyuruh.

Oposisi serta anggota parlemen lintas fraksi dalam voting itu beri dukungan UU baru yg bakal melakukan revisi UU Keimigrasian.

Salah satunya, biar pencari suaka yg sakit di ijinkan memperoleh perawatan di Australia sehabis diketahui oleh sedikitnya dua orang dokter.

Sekarang tetap ada lebih kurang 1000 pencari suaka ditahan di detensi imigrasi yg diatur Australia di negara beda, ialah di Nauru serta Manus Island (PNG) .

Sehabis kalah di DPR, revisi UU Keimigrasian itu dalam hari Rabu (13/2/2019) lantas diperdebatkan di Senat atau Majelis Tinggi.

Banyak senator Partai Buruh yg beroposisi berbarengan senator Partai Hijau serta senator independent lantas berikan bantuannya dalam voting di Senat.

Masukan revisi itu saat ini di ajukan ke Gubernur Jenderal sebelum berubah menjadi hukum positif yg mengikat. Menyikapi kekalahan ini, PM Morrison memberitakan pihaknya bakal buka kembali detensi imigrasi di pulau Christmas Island, lokasi Australia yg dengan cara geografis dekat ke Indonesia.

Pertimbangannya kalau revisi yg disebut yaitu UU Evakuasi Kesehatan pada pencari suaka ini bakal melemahkan peraturan perlindungan perbatasan Australia.

UU baru ini, menurut pandangan pemerintah, bakal menghidupkan kembali penyelundupan manusia ke Australia.

” Kami mendukung pembukaan kembali layanan detensi Christmas Island, baik buat menyimpan peluang pendatang atau buat mengatasi pencari suaka yg bakal ditransfer (dengan argumen kesehatan) , ” ujarnya.

” Pekerjaan saya merupakan mengerjakan apakah yg jadi kewenangan saya, serta kewenangan pemerintah, meyakinkan perbuatan parlemen melemahkan perbatasan kita, tak menyebabkan datangnya perahu ke Australia, ” pungkasnya dalam jumpa wartawan hari Rabu.

Disamping itu pemimpin fraksi oposisi di DPR Tony Burke tak menangkal peluang ajukan mosi tak yakin ke pemerintah.

Ia menampik sangkaan kalau UU baru ini bakal berikan perangsang untuk penyelundupan manusia ke Australia.

” Keputusan baru ini cuma laku untuk mereka yg udah ada di pulau Manus Island serta Nauru, ” ujarnya.

Banyak pendatang yg coba masuk ke Australia dengan cara ilegal, tak tercakup dalam peraturan baru ini.

Mereka terus hadapi peraturan lama, ialah bakal tidak diterima menginjakkan kaki di lokasi Australia, baik melalui langkah dipulangkan atau di kirim ke detensi imigrasi di luar Australia.

Sejauh ini, biasanya pendatang ilegal memanfaatkan perahu yg pergi dari Indonesia.

Serta sejak mulai Operasi Kedaulatan Perbatasan dipraktekkan Australia, perahu-perahu itu senantiasa dicegat serta disuruh balik ke Indonesia.

Sebab itu, kemenangan oposisi dalam gosip ini sesungguhnya sangatlah terdapat resiko untuk pemimpin oposisi Bill Shorten.

Apabila berlangsung penyelundupan manusia ke Australia hingga pemilu lain kesempatan, karena itu Pemerintah Morrison dapat diramalkan bakal menuding Bill Shorten jadi pemicunya.