Pembuat Status ‘Tak Usah Pajang Foto Presiden’ Diciduk Polisi

Pembuat Status ‘Tak Usah Pajang Foto Presiden’ Diciduk Polisi – Wanita berinisial AF diputuskan jadi terduga lantaran membuat status di Facebook berisi perintah biar tak memajang poto presiden serta wapres. AF saat ini ditahan di Polres Jakarta Utara.

” Lantaran intimidasi hukumannya di atas 5 tahun, karena itu terduga bisa dikerjakan penahanan. Oleh sebab itu, waktu terduga diamankan hari Rabu, ini telah 1×24 jam. Telah masuk penahanan, ” kata Kapolres Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto di Mapolres Jakarta Utara, Jalan Laksamana Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara, Kamis (11/7/2019) .

AF diamankan dalam suatu tempat les di daerah Koja, Jakarta Utara, Selasa (9/7) . Seusai lewat rangkaian kontrol, AF ditetapkan ditahan lantaran intimidasi hukuman lebih dari lima tahun.

” Pada tempat lesnya, arahan belajar wilayah Koja, ” papar ia.

Penangkapan ini dimulai waktu AF membuat status di Facebook pada 26 Juni 2019. Tidak cuman Facebook, AF membuat status itu di medsos lain. Di bawah ini bunyi statusnya :

jika bisa saran. . . di sekolah2 tidak perlu memajang poto Presiden & Wapres. . . turunin saja foto2nya. .
kita srbagai guru gak pengin kan mengarahkan anak2 didik kita taat, ikuti serta melepaskan kebohongan serta ketidakadilan?
Cukup pajang poto GOODBENER kita ajaa. . . GUBERNUR INDONESIA ANIES BASWEDAN.

Seterusnya, satu orang masyarakat berinisial TCS mengcapture status itu serta menyampaikan pemilik account ke Polres Jakarta Utara. Team Polres Jakarta Utara lantas langsung menindaklanjuti laporan itu serta memandang status yang diupload AF terhitung dalam category hate speech.

” Kalau posting yang dikatakan itu masuk category menyiarkan berita bohong yang bisa membuat kerusuhan, atau memberikan ajaran kedengkian, atau menghasut jangan menurut aturan undang undang atau perintah yang resmi menurut aturan perundang undangan atau mengolok suatu hal kekuasaan yang berada pada negara Indonesia, ” papar Budhi.

Atas tindakannya, AF dijaring clausal 28 ayat 2 juncto clausal 45 huruf a ayat 2 UU RI no 19 tahun 2016 sama dengan pergantian UU RI no 11 tahun 2008 perihal info serta transaksi elektronik juncto clausal 14 ayat 1 atau ayat 2 atau clausal 15 UU RI no 1 tahun 46 perihal aturan hukum pidana atau clausal 160 KUHP atau clausal 207 KUHP.