Pasca Penangkapan Ketum PPP, Mahfud MD Sarankan Kemenag Tinjau Ulang Soal Pengangkatan Pejabat

Pasca Penangkapan Ketum PPP, Mahfud MD Sarankan Kemenag Tinjau Ulang Soal Pengangkatan Pejabat – Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menganjurkan Kementerian Agama tinjau kembali penilaian dalam proses pengangkatan petinggi. Apabila diketemukan pelanggaran, pengangkatan jabatan itu bisa digagalkan.

Hal semacam itu diungkapkan Mahfud selesai berubah menjadi pembicara pada suatu diskusi di Palembang, Rabu (20/3) . Menurutnya, penilaian kembali atau reassessment itu memiliki tujuan buat kebaikan di badan Kemenag masa penangkapan Ketua PPP Romahurmuziy alias Romy oleh KPK kemarin.

” Kami imbau biar lebih baik mengerjakan reassessment keseluruhan di deretan Kemenag biar lebih baik, ” papar Mahfud.

Mahfud menilainya pengangkatan serta pemberian jabatan dengan cara tak profesional mesti diakhiri dengan cara hukum administrasi negara. Apabila diketemukan pelanggaran serta tak profesional dalam pengangkatan serta pemberian jabatan, karena itu bisa digagalkan.

” Dengan jual beli jabatan mempunyai arti muncul soal baru ialah jabatan yg dikasihkan Kemenag dilaksanakan dengan cara tak profesional, ” ujarnya.

Buat didapati, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan eks Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi jadi terduga perkara perkiraan suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) .

Romahurmuziy dikira terima suap sebesar Rp 300 juta berkenaan seleksi jabatan di lingkungan Kemenag tahun 2018-2019.

Tidak cuman Romahurmuziy KPK ikut memastikan dua orang yang lain ialah, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) serta Kepala Kantor Lokasi Kemenag Propinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin (HRS) .

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, serta Kabar Publik Kementerian Pendayagunaan Pegawai Negara serta Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) , Mudzakir malas menduga-duga mengapa dapat sampai berlangsung praktek jual beli jabatan di jaman terbuka seperti sekarang.

Ia menjelaskan, mesti dilaksanakan tinjauan menyeluruh pada beberapa kasus mirip supaya dapat didapati yang menimbulkan pastinya ada kesempatan korupsi dalam soal peletakan jabatan.

” Semestinya mesti dikaji perkara per perkara. Metode yg ada menurut PP 11 Tahun 2017 sesungguhnya sangatlah mengurangi kesempatan itu (jual beli jabatan) , ” ujarnya kala dihubungi Merdeka. com, Selasa (19/3) .

Ketetapan Pemerintah (PP) Nomer 11 Tahun 2017 sendiri berisi terkait manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) . Mudzakir menuturkan, sekarang pengisian jabatan sudah dirapikan dalam Undang – Undang Pegawai Sipil Negara (UU ASN) . Hingga praktek jual beli jabatan bakal sukar buat dilaksanakan