MK Putuskan Hasil Pemungutan Suara Pilkada Di Maluku Utara Tahun 2018

MK Putuskan Hasil Pemungutan Suara Pilkada Di Maluku Utara Tahun 2018 – Selesai lewat proses pungutan suara kembali di sejumlah lokasi, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusannya menentukan hasil akhir pencapaian nada dalam Pemilihan kepala daerah Maluku Utara tahun 2018. Akhirnya pasangan Abdul Gani Kasuba serta Al Yasin Ali yg diusung PDIP serta PKPI jadi pemenang.

“Menjelaskan resmi hasil pencapaian Pengambilan Nada Kembali (PSU) di enam desa adalah Desa Bobaneigo, Pasir Putih, Tetewang, Gamsungi, Dum-dum, serta Desa Akelamo Kao di Kecamatan Sanana serta Kecamatan Taliabu Barat pada tanggal 17 Oktober 2018, dalam Penentuan Gubernur serta Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Tahun 2018,” tutur Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis (13/12) seperti dilansir Pada.

Lewat putusan itu MK menentukan hasil pencapaian nada sebagaimana berikut; pasangan calon Nomer Urut 1 Ahmad Hidayat Mus serta Rivai Umar beroleh 175.749 nada, Nomer Urut 2 Burhan Abdurahman serta Ishak Jamaluddin beroleh 139.365 nada, Nomer 3 Abdul Ghani Kasuba serta Al Yasin Ali beroleh 176.669 nada, serta pasangan calon Nomer Urut 4 Muhammad Kasuba serta Madjid Husen beroleh 63.902 nada.

Dalam putusan itu Mahkamah pun meniadakan Surat Ketetapan KPU Propinsi Maluku Utara bernomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 perihal Pemastian Rekapitulasi Hasil Hitung Pencapaian Nada serta Hasil Penentuan Calon Gubernur serta Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal 7 Juli 2018.

“Memerintah termohon (KPU Maluku Utara) buat melakukan putusan ini,” lebih Anwar.

Disamping itu berkaitan dengan perkiraan beberapa kecurangan atau tindak pidana yg dilaksanakan pasangan calon Nomer Urut 3 Abdul Ghani Kasuba serta Al Yasin Ali ataupun pasangan calon Nomer urut 1 Ahmad Hidayat Mus serta Rivai Umar, Mahkamah menjelaskan jika hal semacam itu tidaklah kewenangan Mahkamah buat mengadilinya.

Sedang pada permintaan pemohon (Paslon Abdul Ghani Kasuba serta Al Yasin Ali) buat mendiskualifikasi Paslon Nomer Urut 1, Mahkamah mengatakan jika dalam ketentuan perundang-undangan yg laku kewenangan buat mendiskualifikasi paslon merupakan kewenangan KPU serta Bawaslu hingga keinginan itu tak beralasan menurut hukum.

“Menimbang pada dalil pemohon yang lain, Mahkamah tak mendapat bukti yg menekankan Mahkamah akan kebenaran dalil pemohon, hingga Mahkamah beranggapan dalil pemohon yang lain tak berkaitan buat diperhitungkan,” jelas Hakim Konstitusi.