Masalah Gaji BPIP Dan Anggota Yang Rame Di Perbincangkan Publik

Masalah Gaji BPIP Dan Anggota Yang Rame Di Perbincangkan Publik – Lembaga Indonesia buat Transparansi Aturan (Fitra) menyoroti masalah akuntabilitas kemampuan Tubuh Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang waktu terakhir ini ramai diperbincangkan perihal penghasilan perananonaris yang termasuk fantastis. Fitra memohon kemampuan BPIP bisa dipertanggungjawabkan.

” Kalau lalu coba lihat hingga sejauh mana kemampuan BPIP, ini lalu memanglah mesti didorong hingga sejauh mana lalu BPIP sama sesuai Perpres yang ada, ini sisi dari akuntabilitas BPIP tersebut, ” kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto waktu dihubungi, Senin (28/5/2018) malam.

Yenny menilainya pertanggungjawaban kemampuan BPIP mesti dilaporkan dengan terang baik itu pada Presiden Joko Widodo ataupun pada umum. Pasalnya, BPIP sekarang ini tengah disrorot oleh penduduk dengan issu peka masalah aturan.

” Akuntabilitas nya bukanlah akuntabilitas vertikal saja namun bagaimana BPIP mendorong akuntabilitas dengan horizontal khususnya pada umum, isu-isu yang katakan, khususnya issu yang kaya gini (penghasilan) kan sensitf, masalah aturan jadi saya fikir integritas, dapat dipercaya serta profesionalisme rekan-rekan BPIP ditest. Saya fikir akuntabilitas dengan horizontal di-bangun saja itu sisi dari meletakan fondasi Pancasila juga kalau umum turut dan dalam mengawal kerja, ” tutur Yenny

Yenny juga lihat penghasilan perananonaris BPIP yang ramai dibicarakan sekarang ini sebagai paket penghasilan dari beragam tunjangan serta sarana. Dia juga memiliki pendapat masalah ini sudah berganti ke ranah politik.

” Umum baru lihat gelondongan (masalah penghasilan) namun tu bukanlah buat penghasilan, namun (termasuk juga) tunjangan serta sarana itu ada dalam satu paket dalam penghasilan, ” papar dia.

Diluar itu, Yenny menyerahkan seutuhnya penilaian kontroversi kebijakan aturan ini pada Presiden Jokowi. Jikalau Jokowi menginginkan lakukan penilaian, Yenny merekomendasikan pemerintah buat mengevaluasi juga kementerian atau instansi yang perihal dengan BPIP.

” Kan BPIP ini tidak miliki mata aturan sendiri, BPIP itu menempel di setkab atau di setneg, kerja-kerja nya di situ. upahnya berada di situ, ya mereka yang mengatur aturan berbasiskan kemampuannya, ” papar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan Megawati Soekarnoputri jadi Ketua Dewan Pengarah Tubuh Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Gaji Megawati serta petinggi BPIP beda ditata dalam Aturan Presiden Nomor 42/2018 berkenaan Hak Keuangan serta Sarana Lainnya untuk Pemimpin, Pejabat, serta Pegawai Tubuh Pembinaan Ideologi Pancasila.

Di bawah ini daftar hak keuangan sama sesuai lampiran Perpres Nomor 42/2018 :

Ketua Dewan Pengarah beroleh hak keuangan Rp 112. 548. 000
Anggota Dewan Pengarah beroleh hak keuangan Rp 100. 811. 000
Kepala BPIP memperoleh hak keuangan Rp 76. 500. 000
Wakil Kepala BPIP memperoleh hak keuangan Rp 63. 750. 000
Deputi BPIP memperoleh hak keuangan Rp 51. 000. 000
Staf Spesial BPIP memperoleh hak keuangan Rp 36. 500. 000