Ketua DPR Bambang Soesatyo Terdakwa Korupsi

Ketua DPR Bambang Soesatyo Terdakwa KorupsiĀ  – Ketua DPR Bambang Soesatyo dengan kata lain Bamsoet menyebutkan KPU memaksakan ketentuan perihal bekas terpidana masalah korupsi atau koruptor dilarang mencalonkan diri dalam penentuan legislatif. Menurut Bamsoet, KPU semestinya bertumpu pada undang-undang saat sebelum bikin Ketentuan KPU (PKPU).

” Saya tidak tahu apakah itu bakal menyebabkan kekisruhan baru, serta menurut saya, semestinya jadi petinggi dalam negara patokannya yaitu UU (undang-undang), tidak dapat ambil langkah sendiri-sendiri, ” kata Bamsoet di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

PKPU yang disebut yakni Nomer 20 Th. 2018 perihal Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Dalam ketentuan ini, bekas terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual pada anak, atau korupsi dilarang mendaftar jadi akan calon anggota legislatif.

” Menurut saya, terlalu berlebih bila KPU memutuskan ini. Tidak butuh sekali lagilah kita bangun pencitraan. Patuhi saja ketentuan serta serahkan pada partai serta orang-orang. Serahkan pada partai pilih ataulah tidak, mengangkat ataulah tidak, mantan-mantan napi, serta serahkan pada orang-orang ingin pilih ataulah tidak, ” kata Bamsoet.

” Ini berarti, saya menilainya bila KPU masih memaksakan diri bermakna KPU tetap menilainya orang-orang kita tak cerdas, ” tambah Bamsoet.

Tersebut bunyi Masalah 7 point 1 huruf h PKPU yang diterbitkan pada Sabtu, 30 Juni 2018 yang terkait dengan ketentuan itu :