Jokowi Diwajibkan Bangun RS Paru-paru Di Kalimantan

Jokowi Diwajibkan Bangun RS Paru-paru Di Kalimantan – Kekalahan Presiden Joko Widodo menantang masyarakat korban kebakaran asap rimba berubah menjadi moment positif buat pemerintah berbenah. Karena, pengadilan menjatuhi hukuman pemerintah untuk bangun rumah sakit sampai bikin aturan pro lingkungan.

“Citizen Law Suit (CLS) yaitu tuntutan masyarakat negara dimana beberapa penggugat tak minta tukar rugi. Itu tak bisa, tak dibolehkan untuk tata metode CLS,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati kala temu wartawan di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang Utara, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2019).

Tuntutan CLS yaitu minta negara atau pemerintah untuk kerjakan suatu sesuai keharusan serta hak-hak masyarakat negara seperti yg ada dalam konstitusi. Dalam Klausal 28H UUD 1945,, hak atas lingkungan hidup yg sehat yaitu hak masyarakat negara.

“Jadi dalam satu diantaranya tuntutan itu yaitu beberapa penggugat minta tanggung jawab pemerintah untuk bangun rumah sakit pribadi untuk problem paru-paru buat korban. Seperti yg kita kenal, sebagai korba tidak hanya orang dewasa namun juga banyak beberapa anak kecil dan balita. Ini pula sesungguhnya suatu yg begitu lumrah serta mestinya memang dipenuhinya oleh pemerintah,” tutur Nur Hidayati.

Keputusan kasasi itu pula dipandang Walhi jadi jawaban atas pidato Presiden Jokowi masalah Visi Indonesia. Keputusan itu dipandang sebagai corretive action pada beberapa kebijakan atau regulasi-regulasi yg udah dikeluarkan.

“Serta jika setelah itu, Wisi Indonesia yg diungkapkan minggu lalu itu justru nampak bukan corrective action namun ia justru mundur kembali, seperti set back, seperti pingin mengulang-ulang kesalahan-kesalahan yg udah dijalankan oleh pemerintahan awal kalinya,” pungkas Nur Hidayati.