Indonesia Perangi Ilegal Fishing

Indonesia Perangi Ilegal Fishing – Indonesia senantiasa prihatin pada kejahatan perikanan yang makin lama ramai berlangsung. Kejahatan pencurian ikan atau Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing yaitu kejahatan transnasional yang mempunyai akibat begitu merugikan tidak cuma pada industri perikanan, tetapi juga meliputi permasalahan lingkungan.

Wakil Tetaplah RI buat PBB di Wina, Duta Besar Dr. Darmansjah Djumala, memberikan kalau praktik kejahatan pencurian perikanan sudah kurangi stock ikan dunia sekitaran 90, 1%. Jika kejahatan pencurian perikanan bisa ditekan, jadi tingkat pendayagunaan ikan di Indonesia bakal alami penurunan sampai selanjutnya bisa tingkatkan stock ikan nasional serta tingkatkan ekspor. Hal semacam ini menjadi diantara satu bentuk pengejawantahan visi nasional buat jadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kejahatan perikanan sudah berkembang jadi kejahatan transnasional yang begitu serius serta terorganisir. Banyak pihak yang lakukan illegal fishing ikut serta juga dalam kegiatan kejahatan transnasional terorganisir yang lain seperti pencucian duit, suap, penyelundupan obat-obatan terlarang atau narkoba, penyeludupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang serta yang lain.

Lewat info tertulis, Djumala menyampaikan, memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir pastinya butuh ditunaikan lewat kerja sama antar negara. Oleh karenanya Indonesia butuh perjuangkan gosip ini ke tingkat dunia, intinya lewat PBB.

Dia memberikan hal semacam ini dalam sidang Komisi Mencegah Kejahatan serta Peradilan Pidana atau Commission on Crime Prevention and Criminal Juicetice (CCPCJ) ke-26. Sidang ini diadakan di Wina, Austria pada lepas 22-25 Mei 2017.

” Kita gunakan momentum Sidang CCPCJ ke-26 buat menyerukan kalau PBB serta orang-orang internasional butuh memberi perhatian lebih serius pada kenyataan global kejahatan perikanan. Indonesia sukses raih support negara-negara friends of fisheries, yaitu negara-negara yang mempunyai laut yang luas serta legitimate rights buat mengelola sumber daya lautnya, buat berikan pernyataan berbarengan memohon PBB kedepankan kajian gosip ini, ” kata Djumala.

Friends of fisheries menjadi grup negara (lintas lokasi) yang menyimpan keprihatinan pada ramainya kejahatan perikanan, seperti Indonesia, Norwegia, Kosta Rika, Ekuador. Pada saat itu Ketua Delegasi Indonesia pada CCPCJ ke-26, Hakim Agung Dr. Salman Luthan, sudah memberikan pernyataan berbarengan negara-negara friends of fisheries yang menyatakan kembali terutamanya orang-orang internasional memberi perhatian spesial pada kejahatan transnasional terorganisir dibidang perikanan.

Dia juga menyayangkan perhatian orang-orang internasional pada kejahatan itu masih tetap termasuk rendah walau akibat negatif kejahatan perikanan begitu merugikan banyak negara. Kondisi itu diperburuk oleh rendahnya prinsip riil negara-negara buat memerangi kejahatan itu. Djumala mengerti sistem perjuangan berbarengan itu tak semudah membalikkan telapak tangan.

” Tapi prinsip kita kuat serta teguh buat senantiasa mengawal serta memperjuangkan gosip ini di PBB, ” tegasnya.

CCPCJ dibuat pada th. 1992 oleh The Economic and Social Council (ECOSOC) lewat Resolusi 1992/1991 serta berperan sebagai policy-making body dibawah PBB dalam sektor mencegah kejahatan serta peradilan pidana. CCPCJ mempunyai mandat menguatkan beberapa langkah internasional dalam memerangi kejahatan nasional serta transnasional dan tingkatkan system administrasi peradilan pidana yang efisien serta berkeadilan. Sidang CCPCJ ditunaikan 1 tahun sekali sejak mulai th. 1992, serta sudah memberi peran dalam menguatkan kebijakan nasional serta internasional dalam sektor mencegah kejahatan serta peradilan pidana.