Dinas Pendidikan Di Riau Tidak Menetapkan Metode Zonasi

Dinas Pendidikan Di Riau Tidak Menetapkan Metode Zonasi – Berikut ini catatan buram di Hari Anak Indonesia yg berlangsung di Propinsi Riau. Anak-anak tetap ada-ada saja yg jadi korban pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, sampai diskriminasi yg dilaksanakan beberapa sekolah negeri.

” Kami mencatat, terdapat banyak perkara pelecehan seksual yg di alami anak-anak. Beberapa perkara berlangsung di Kampar, sangat domininan. Juga ada di Pekanbaru serta beberapa kabupaten yang lain, ” kata Ketua Instansi Perlindungan Anak (LPA) Riau, Esther Yuliana dalam percakapan pada, Senin (23/7/2018).

Esther menuturkan, korban pelecehan anak senantiasa berlangsung pada lingkungan keluarganya. Apa itu dilaksanakan oleh papa kandung, papa tiri serta keluarga dekatnya.

” Pengaduan itu kerapkali kami terima dari orang-tua korban. Dalam hal semacam ini kami menilainya ada kesadaran banyak orang-tua atau korban buat memberikan laporan hal semacam itu. Lantaran sejauh ini kita menilainya perkara pencabulan senantiasa tertutupi pihak keluarga lantaran dikira aib, ” kata Esther.

Tidak cuman bab korban pencabulan, LPA Riau juga mencatat ada perkara penelantaran anak oleh orang tuanya. Kebanyakan anak-anak berubah menjadi korban disaat berlangsung pertikaian pada ibu serta bapaknya.

” Perkara penelantaran anak ada juga. Situasi ini anak berubah menjadi korban imbas ketidakharmonisan orang-tua mereka, ” kata Esther.

Dalam tahun ajaran baru 2018 ini, pihak LPA juga terima 25 pengaduan dari wali murid bab zonasi sekolah. Baik buat SMP atau SMA terutama sekolah negeri. Pengaduan ini berkenaan anak-anak mereka yg tak sanggup di terima di sekolah yg berada pada lingkungan mereka sendiri.

” Inikan miris ya. Semestinya sekolah negeri yg memanfaatkan metode zonasi sanggup menyimpan 80 prosen anak-anak disekitarnya, bekasnya 20 prosen anak luar, ” kata Esther.

Yang diterima banyak wali murid pada anak-anak mereka yg tak ditampung di sekolah cuma lantaran permasalahan nilai. Semestinya, Dinas Pendidikan di Riau tak menetapkan yg saklek bab metode zonasi.

” Jangan sampai nilai paling tinggi senantiasa berubah menjadi patokan yg saklek, maka menelantarkan anak-anak yg gak memiliki nilai tinggi. Pendidikan itu kan tak sebatas mencari nilai, namun lebih dari itu kreativitas anak, moralnya, ketekunannya juga sisi dari pendidikan juga, ” kata Esther.

” Apa anak-anak yg tak capai nilai khusus maka gak bisa masuk sekolah negeri?. Apa anak-anak yg bukan peringkat mesti berhenti sekolah?. Pemerintah dalam hal semacam ini dinas pendidikan, tak bisa cuma berpatok privat angka-angka semata. Mesti disaksikan dengan komprehensip. Kasian anak-anak yg dekat dengan lingkungan sekolah, namun gak sanggup bersekolah cuma lantaran patokan nilai, ” kata Esther.

Bukan hanya itu saja, terdapat banyak sekolah negeri di Riau ini bisa mengerjakan diskriminasi terhadap siswanya. Diskriminasi yg disebut Esther, banyak sekolah negeri yg tak sediakan guru privat pelajaran agama.

” Memang Islam sebagian besar di Riau ini, maka guru agama Islam senantiasa ada di tiap-tiap sekolah negeri dari SD, SMP sampai hingga SMA. Namun yg kita lihat juga tak terdapatnya guru agama dari agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu yg ada di sekolah dengan argumen muridnya minim, ” kata Esther.

Walaupun sebenarnya, bab pendidikan agama ini, mestinnya pemerintah dalam hal semacam ini dinas pendidikan mesti berikan guru agama diluar agama Islam. Sejauh ini, untuk anak-anak diluar muslim, senantiasa saja masalah pendidikan agama dikembalikan ke tembat beribadah mereka semasing.

” Bila anak-anak diluar Islam, mereka tak disajikan guru agamanya di sekolah dengan argumen minim siswa. Maka nilai agama mereka kedepannya diserahkan ke gereja, atau ke pura. Walaupun sebenarnya guru agama di sekolah itukan hak dari anak-anak juga. Berikut ini yg kami nilai ada diskriminasi pada anak-anak minoritas, ” kata Esther.