Buruh Berkumpul Di Pusat Kota Melbure Menuntut Kenaikan Upah

Buruh Berkumpul Di Pusat Kota Melbure Menuntut Kenaikan Upah – Sekurang-kurangnya 150 ribu massa dari beberapa komponen Serikat Buruh turun berjalan-jalan di pusat kota Melbourne hari Selasa (23/10/2018), menuntut kenaikan upah. Demo sebesar ini tidak pernah berlangsung dalam beberapa waktu paling akhir.

Tindakan demo dengan serentak ikut berjalan di kota-kota besar serta kota pedalaman se-Australia, mengangkat satu topik, Change the Rules, yang digagas Australian Council of Trade Unions (ACTU).

Di Melbourne tindakan diawali dari gedung Trades Hall yang bersejarah, serta berjalan melewati pusat kota di selama Jalan Swanston Street ke arah stasiun penting Flinders Street Station.

Beberapa ruas jalan ditutup, serta service trem di Swanston Street ikut berhenti.

Menurut Asisten Ketua Serikat Buruh Konstruksi, Kehutanan, Pertambangan serta Daya (CFMEU) Sean Reardon, skema jalinan industrian di Australia sekarang ini telah rusak.

“Bila tidak rusak, kami akan tidak lakukan pawai ini hari,” tuturnya pada ABC.

Menurutnya, pendulum skema jalinan kerja ini berayun sangat jauh mengarah yang menguntungkan beberapa majikan.

“Kita tidak alami kenaikan upah dalam sejumlah besar industri yang ada,” tuturnya.

Ketua ACTU Sally McManus menyatakan perkembangan upah yang stagnan tidak searah dengan meningkatnya cost hidup keseharian.

McManus menjelaskan seputar 28 ribu buruh sekarang jadi tunawisma walau sebenarnya mereka kerja full time.

“Upah minimal di negara kita ini cuma seputar 37 ribu dolar per tahun (seputar Rp 370 juta),” tuturnya.

“Ini jauh dari cukuplah untuk menyokong diri pribadi, ditambah lagi menyokong istri serta anak-anak,” tutur McManus.

“Upah ini tidak memenuhi di kota-kota kecil, tidak memenuhi di kota-kota besar,” lebih tokoh Serikat Buruh ini.

Small grup of people holding flags and banners.
Sekurang-kurangnya 150 ribu orang dari beberapa komponen Serikat Buruh hari Selasa (23/10/2018) turun ke jalan di Kota Melbourne menuntut kenaikan upah. (ABC News: Nathan Stitt)

Menteri Penting (Premier) negara sisi Victoria, Daniel Andrews, terlihat turut turun ke jalan. Menurutnya, rakyat yang ada dalam tindakan ini datang dari keluarga biasa yang inginkan keadaan lebih baik.

“Mereka memiliki hak memperoleh hal tersebut, hingga bisa memberi yang terunggul buat anak-anaknya,” kata politisi Partai Buruh ini.

Disebutkan, berlangsung tidak seimbangan pada keuntungan perusahaan serta kenaikan upah pegawai, terpenting di bidang swasta.

Seseorang peserta demo bernama Zaina mengakui kerja di bidang pendidikan serta cemas dengan upah yang stagnan.

“Cost hidup semakin bertambah serta upah tidak naik. Kita butuh berusaha untuk hal tersebut,” tuturnya pada ABC.

Menteri Tenaga Kerja serta Jalinan Industrial Australia, Kelly O’Dwyer, dalam artikelnya di salah satunya alat memandang tindakan demo buruh memvisualisasikan lanskap jalinan industrial yang suram di hari esok.

Politisi Partai Liberal ini menjelaskan lanskap suram itu yang akan dihadapi Australia bila berlangsung perubahan pemerintahan pada Pemilu Australia tahun kedepan.

Australia sekarang ini diperintah oleh Konsolidasi Partai Liberal serta Nasional pimpinan PM Scott Morrison. Akan tetapi di Victoria dikuasai oleh Pemerintahan Partai Buruh pimpinan Daniel Andrews.

“Mereka inginkan tidak terdapatnya ketentuan, tidak terdapatnya pengontrol serta tidak terdapatnya pengawasan pada mereka,” tuturnya.

“ACTU inginkan kembalinya hari gelap militansi Serikat Buruh,” tutur Menteri O’Dwyer.

“Mereka inginkan perpecahan serta masalah dalam tempat kerja, inginkan potensi melanggar UU industri yang tidak mereka gemari,” imbuhnya.

Asosiasi entrepreneur Australian Industry Grup menjelaskan tindakan demo ini mengganggu usaha serta mengatakan semua partai politik menampik “kampanye ACTU yang mengutamakan diri pribadi”.

“Unjukrasa ini mempunyai tujuan memberikan keyakinan Partai Buruh supaya memiliki komitmen lakukan pergantian besar pada Undang-Undang Fair Work bila mereka menang Pemilu, supaya memberi kewenangan semakin besar pada Serikat Buruh,” tutur CEO Innes Willox.

“Beberapa pemuka Serikat Buruh memandang tidak ada permasalahan melanggar hukum yang tidak mereka gemari,” tuturnya.

“Mengingat sikap semacam ini, sangat beresiko memberi kewenangan semakin besar bagian ekonomi pada serikat buruh,” imbuhnya.